PLN Pacitan Buka Suara Soal Tagihan Pelanggan yang Macet

TIMESINDONESIA, PACITAN – Usai ramai jadi sorotan, Pembangkit Listrik Negara Kabupaten Pacitan (PLN Pacitan), Jawa Timur akhirnya buka suara soal adanya penarikan dua kali tagihan listrik seperti yang dialami dua pelanggan di Kecamatan Arjosari beberapa waktu lalu. 

Supervisor Bagian Transaksi Energi PLN Pacitan, Febrian membenarkan, pihaknya mengakui jika terjadi penarikan tagihan listrik susulan pada pelanggan tersebut lantaran dua alat meteran sebelumnya macet lantaran rusak dimakan usia. 

"Kasus yang kemarin itu pelanggan yang ada di Arjosari. Setelah kami cek, meterannya meteran di sana macet. Di historis, ternyata macetnya sudah lama. Yang satu 26 bulan, dan satunya 5 tahun," katanya, Senin (19/6/2023).

Menurut Febrian, sejatinya tagihan yang ditujukan kepada pelanggan itu bukan bayar dua kali melainkan penagihan untuk pembayaran biaya pemakaian listrik pelanggan yang tercatat di meteran.

"Bayarnya tidak sesuai dengan yang dipakai. Karena meteran macet, pelanggan pun yang di bayar ya hanya biaya beban saja. Akibatnya biaya pemakaiannya tidak dibayar oleh dua pelanggan itu selama ini," terangnya. 

Sejauh ini, pihak PLN ULP Pacitan menyatakan telah memberikan kelonggaran jika pelanggan merasa keberatan. Pembayaran dapat dilakukan selama 6 bulan dengan cara cicilan membayar uang muka 50 persen dari total tagihan.

Bahkan, berkaitan dengan sanksi, pun belum dikenakan karena masih berupaya memberikan pemahaman terkait pembayaran kepada pelanggan. Sementara, meteran yang rusak bakal segera dilakukan perbaikan dalam waktu dekat. 

"Ini sudah kami perintahkan petugas untuk diganti sekarang hari ini. Insyaallah hari ini diganti. Yang meteran macet yang baru ketahuan ini. Kalau biasanya itu tiap bulan itu memang ada laporannya," ujarnya.

Tak Ada Indikasi Permainan Petugas

Febrian menegaskan, dalam kejadian tersebut tidak ada permainan maupun manipulasi yang dilakukan oleh Petugas. Pihaknya juga memastikan bekerja sesuai prosedur. 

"Tidak, kalau memang yang datang itu memang petugas dari kami," tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, pelanggan diminta untuk waspada mengantisipasi hal-hal yang merugikan. Masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan surat tugas. Petugas resmi berpakaian dinas. Lebih amannya, pelanggan dianjurkan langsung membayar di loket Kantor PLN Pacitan. 

"Jika terdapat penagihan pembayaran listrik yang tidak wajar, maka pelanggan langsung saja lapor ke kami," pinta Febrian. 

Sebagai informasi, biaya minimum yang dijadikan tarif dasar tagihan listrik pascabayar alias biaya beban wilayah PLN Pacitan sebesar Rp5 ribu. Bagi masyarakat yang dikenakan tarif biaya beban sebesar Rp11 ribu, disinyalir merupakan biaya administrasi dari pihak-pihak terkait.

"Kan kalau terlalu banyak memang ada biaya adminnya. Terus biasanya, kalau di desa-desa juga ada yang kolektif gitu. Nah, sebenarnya biayanya cuma Rp5 ribu itu," pungkas Febrian. 

Jual Kambing Demi Bayar Tagihan Listrik

Masih ada kaitannya dengan peristiwa di atas, seorang warga asal Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Bakat (55) harus menjual kambingnya demi membayar tagihan listrik. 

Nota penagihan susulan atas nama Djumingan alias bapak dari Bakat tercatat belum membayar biaya pemakaian listrik selama 26 bulan terbilang mencapai Rp646.955.

Meski keberatan, Sabtu (17/6/2023) lalu dirinya membayar ke kantor PLN ULP Pacitan lantaran takut aliran listriknya diputus.

"Kemarin saya bayarkan hasil jual kambing, bareng sama tetangga ke kota. Lha gimana saya takut kalau nanti diputus listrik rumahnya," ucapnya secara terpisah.

Dari peristiwa kelalaian oknum petugas PLN ULP Pacitan tersebut, dapat dijadikan pelajaran sekaligus masukan agar ke depan segera ada perbaikan jika terjadi kerusakan meteran listrik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. (*)