Mahasiswa Diminta Aktif dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Generasi milenial khususnya mahasiswa di bangku perguruan tinggi ke depan perlu lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR RI mengajak para mahasiswa serta membuka kesempatan untuk magang di sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur perumahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

“Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia tentunya memerlukan peran aktif dari generasi muda khususnya mahasiswa,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangan resminya dikutip Jumat (12/1/2024).

Menurutnya, saat ini Kementerian PUPR bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengikuti Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM). 

Mereka nantinya akan magang di sejumlah unit kerja di Kementerian PUPR termasuk Direktorat Jenderal Perumahan guna mengawasi proses pembangunan sesuai jurusannya serta belajar tentang bagaimana membangun rumah yang layak huni. 

Iwan menerangkan bahwa Ditjen Perumahan sebelumnya telah membuka tiga batch Program MBKM yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan serta perguruan tinggi. 

Ke depan, pihaknya berencana membuka slot magang sampai 800 orang serta membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk magang dalam proyek pembangunan infrastruktur di seluruh Satuan Kerja serta Balai Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, pada Program MBKM batch 3 periode bulan Agustus – Desember tahun 2022 dikuti sebanyak 246 mahasiswa, batch 4 tahun 2023 periode Februari – Juni sebanyak 365 mahasiswa dan periode Agustus – Desember sebanyak 316 mahasiswa.  

“Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR masih membuka kesempatan mahasiswa untuk ikut dalam Program MBKM. Periodenya adalah bulan Februari hingga Juni 2024 dan kami juga mengajak engieneer muda dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Iwan menerangkan, dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan intervensi guna percepatan penyediaan rumah layak huni. 

Hal itu dilaksanakan melalui penyaluran bantuan peningkatan kualitas sesuai Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejahtera, BSPS, Sarana Hunian Pariwisata, serta Klinik Rumah Swadaya (KRS). 

Selain itu juga bantuan penyediaan melalui pembangunan rumah susun serta rumah khusus, bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa jalan, drainase, sistem penyediaan air minum serta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 

Selain itu ada juga insentif PPN-DTP, subsidi pembiayaan kepemilikan rumah serta pengembangan sistem informasi dalam upaya sinkronisasi data. 

“Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga terus mendorong inovasi bidang perumahan berupa pembangunan hunian berkelanjutan serta rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dengan meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan bidang perumahan,” ujarnya. (*)