Layanan MBG di Kota Malang Dihentikan Selama Libur Sekolah, BGN Audit Seluruh Dapur

MALANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang memasuki masa evaluasi. Seluruh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara selama libur sekolah menyusul audit nasional yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program tersebut.

Penghentian layanan membuat dapur MBG tidak lagi beroperasi dan seluruh relawan serta mitra pelaksana diliburkan hingga ada instruksi lanjutan dari pemerintah pusat.

Koordinator SPPG Kecamatan Klojen, Wisam Anugerah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan BGN yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

“Untuk sementara tidak ada pelayanan baik kepada peserta didik maupun nonpeserta didik sampai ada arahan lebih lanjut,” ujar Wisam, Jumat (19/6/2026).

Meski aktivitas distribusi makanan dihentikan, audit tetap berjalan. Sejumlah personel inti, yakni Kepala SPPG, tenaga akuntan, dan ahli gizi, tetap bekerja untuk mendukung proses pemeriksaan administrasi maupun kelayakan operasional dapur.

Menurut Wisam, audit tidak hanya menyasar aspek keamanan pangan dan tata kelola dapur, tetapi juga evaluasi terhadap skema insentif operasional yang selama ini menjadi perhatian publik. BGN diketahui tengah mengkaji kembali insentif operasional dapur MBG yang nilainya mencapai Rp6 juta per hari.

“Ke depan kami masih menunggu arahan lebih lanjut apakah insentif itu tetap berlaku atau tidak,” ungkapnya.

Selain itu, BGN juga memperketat aturan dengan melarang pegawainya memiliki atau mengelola SPPG guna mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

Di Kota Malang, SPPG Kidul Dalem 2 menjadi salah satu dapur yang akan menjalani proses audit. Kepala SPPG Kidul Dalem 2, Alien Widya Muliana, mengaku siap menghadapi pemeriksaan karena seluruh kegiatan operasional selama ini dijalankan sesuai standar yang ditetapkan.

SPPG tersebut saat ini melayani sekitar 1.700 penerima manfaat yang terdiri dari siswa di tiga sekolah serta balita dan kelompok sasaran lainnya di tujuh posyandu.

“Kami membuat laporan harian, mingguan hingga laporan keuangan. Kalau ada audit dari BGN, kami siap karena seluruh kegiatan berjalan sesuai SOP,” ucapnya.

Ia menegaskan audit merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Karena itu, pihaknya akan mengikuti seluruh hasil evaluasi dan kebijakan yang nantinya diputuskan pemerintah pusat. (*)