DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Segera Ambil Langkah Cepat Terkait Keluhan Petani

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sejumlah petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan adanya serangan hama wereng di ladang pertanian. Melihat fenomena tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta eksekutif untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah mengaku, pihaknya menerima laporan para petani khususnya di wilayah Kecamatan Giri, Kalipuro, Wongsorejo, dan Licin. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan ancaman serius bagi para petani. Pasalnya, bukan hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan daerah jika terlalu dibiarkan berlarut-larut. 

“Keluh kesah petani terkena hama wereng itu, saya dapatkan dari daerah pemilihan (Dapil) saya yaitu Dapil 8,” Katanya, Rabu, (19/7/2023).

Maka dari itu, DPRD Banyuwangi menekankan perlu adanya langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengendalikan serangan hama wereng yang terjadi di beberapa daerah di Bumi Blambangan. Mereka mendorong eksekutif untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap petani, serta menyediakan dukungan teknis dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi serangan hama secara tepat waktu.

"Mau pakai drone untuk solusinya agar mendapatkan hasil cepat tepat dan petani bisa segera teratasi," ungkapnya.

Politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengaku sangat prihatin dengan yang dialami petani saat ini. Pasalnya, Ni’mah melihat permasalahan para petani yang terus bergulir. 

“Kasihan petani, belum selesai masalah kelangkaan pupuk subsidi dan kalaupun ada pupuk harganya mahal. Hari ini setelah mereka bertanam terkena masalah wereng,” ujarnya.

Sebagai informasi, permasalahan pupuk subsidi di Bumi Blambangan masih terus dirasakan oleh para petani. Hal ini semenjak adanya perubahan jumlah komoditas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dari yang awalnya berjumlah 70 komoditas, termasuk pertanian jeruk dan buah naga. Kini hanya menyisakan 9 komoditas diantaranya yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi dan kakao. 

DPRD Banyuwangi berharap bahwa seruan mereka untuk mengatasi serangan hama wereng dan terbatasnya pupuk subsidi didengar oleh eksekutif. Tentunya dengan mengambil langkah cepat dan konkret. Dengan harapan ketahanan pangan di Banyuwangi terjaga dan kesejahteraan petani terjamin.

“Semoga permasalahan yang dihadapi oleh petani segera bisa diselesaikan sekaligus solusinya. Supaya para petani bisa tenang dan sejahtera,” imbuhnya. (*)