Bupati Jember Minta PTPN Prioritaskan Warga Miskin Kelola Lahan Tidur

JEMBER - Bupati Jember Muhammad Fawait menekankan pentingnya sinergi antara PTPN dan Perum Perhutani untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem yang masih menumpuk di area sekitar hutan dan perkebunan.

Meskipun angka kemiskinan di Jember menunjukkan tren positif, Fawait menilai masalah ini belum tuntas sepenuhnya dan telah menjadi tantangan panjang selama lebih dari sepuluh tahun.

Ia menyatakan bahwa meskipun ada penurunan, upaya yang dilakukan belum benar-benar menjangkau akar permasalahannya, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan "sabuk hijau".

Dalam keterangannya usai menghadiri diskusi di Universitas Jember, Senin (13/4/2026), Fawait menegaskan bahwa BUMN yang beroperasi di wilayah Jember harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di sekitarnya.

"Langkah ini selaras dengan target nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2029," tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Fawait mendorong beberapa poin strategis terdapat potensi lahan sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare yang bisa dikelola masyarakat.

Ia meminta agar izin kelola ini diprioritaskan bagi penduduk miskin ekstrem yang terdaftar di desil satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di area kebun maupun perkotaan, didorong untuk dikelola dengan melibatkan pihak ketiga. Syarat utamanya adalah kewajiban menyerap tenaga kerja lokal untuk menciptakan dampak ekonomi langsung," mintanya.

Saat ini, tercatat ada sekitar 90 ribu kepala keluarga di Jember yang masuk kategori kemiskinan ekstrem—kondisi di mana mereka harus bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

Meskipun Fawait mengakui bahwa laju penurunan angka kemiskinan di Jember tergolong yang tercepat di wilayah Tapal Kuda, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri.

Salah satu kendala yang ia soroti adalah minimnya keterlibatan Pemkab Jember dalam program hutan sosial yang selama ini dikelola langsung oleh pusat.

Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Perhutani dapat meningkatkan koordinasi dengan daerah.

Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah sangat krusial agar penggunaan data kemiskinan lebih akurat sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.

"Pemkab harus dilibatkan supaya datanya akurat dan intervensinya tepat. Tanpa itu, kami khawatir terjadi salah diagnosis dalam penanganan kemiskinan," pungkasnya. (*)