Bupati Jember: Ketergantungan Warga terhadap Bantuan Pangan Menurun

JEMBER - Angka ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pangan di Jember menunjukkan tren menurun.

Hal ini terungkap saat Pemerintah Kabupaten Jember bersama Perum Bulog menginisiasi penyaluran bantuan pangan periode Februari–Maret 2026, Jumat (10/4/2026).

​Data terbaru menunjukkan angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jember kini berada di angka 390.744 jiwa.

Secara statistik, angka ini menempatkan Kabupaten Jember sebagai daerah dengan jumlah penerima bantuan sosial terendah di seluruh Provinsi Jawa Timur.

​Bupati Jember Muhammad Fawait dalam sambutannya di Kantor Bulog Cabang Jember, Mangli, menyampaikan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan ini merupakan indikator meningkatnya kemandirian ekonomi warga.

​“Ketika jumlah penerima bantuan menurun, itu artinya ada ribuan keluarga yang status ekonominya telah naik kelas. Ini adalah bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi kita mulai membuahkan hasil. Kesejahteraan di Jember tidak lagi hanya sekadar retorika, tapi mulai terasa di akar rumput,” ujar Fawait.

​Untuk memastikan stabilitas harga dan mencukupi kebutuhan warga yang masih membutuhkan, Bulog Cabang Jember telah menyiapkan cadangan pangan dalam jumlah yang sangat signifikan.

Kepala Bulog Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, merinci bahwa alokasi bantuan kali ini mencakup​ 8.000 ton beras kualitas terbaik dan ​1,8 juta liter minyak goreng.

​"Kami menerapkan koordinasi berlapis dengan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjamin akurasi data. Meski Jember menjadi daerah dengan penerima terendah di Jatim, kami tetap memastikan bahwa mereka yang benar-benar berhak akan mendapatkan haknya secara utuh dan tepat waktu," jelas Ade.

​Penyaluran bantuan pangan ini bukan sekadar aksi sosial. Fawait menegaskan bahwa ini adalah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi daerah.

Dengan membanjiri pasar melalui bantuan pangan, pemerintah daerah berupaya menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga daya beli warga tetap terjaga.​

"Penyaluran diawali secara simbolis di Kelurahan Kaliwates, yang menjadi titik fokus awal bersama dua kecamatan kota lainnya, yakni Patrang dan Sumbersari. Setelah area urban tertangani, distribusi akan bergerak masif ke seluruh penjuru kabupaten," ungkapnya.

​Sistem distribusi tahun ini telah mengadopsi teknologi digital berbasis aplikasi yang dikawal ketat oleh perangkat kelurahan.

Namun, Bupati tetap menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.

​Fawait secara tegas menginstruksikan warga untuk segera melaporkan jika menemukan adanya praktik penyimpangan atau warga prasejahtera yang belum masuk ke dalam sistem pendataan.

​“Saya titip bantuan ini. Tolong awasi bersama. Jika ada yang tidak tepat sasaran, atau ada tetangga kita yang seharusnya layak menerima namun terlewat, segera laporkan ke petugas. Kami ingin memastikan kehadiran negara dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Jember,” tutupnya. (*)