BUMDes Saingi UMKM Warga Telemung Banyuwangi Geruduk Kantor Desa

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Masyarakat Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa, dalam rangka menuntut penyelesaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dianggap menyaingi usaha warga.

Demo yang dilaksanakan didepan Kantor Desa Telemung dengan puluhan massa itu, mendesak untuk bisa bermediasi dengan perangkat desa karena menurut mereka BUMDes yang seharusnya didirikan sebagai wujud untuk mensejahterakan masyarakat, malah terasa seperti menjatuhkan usaha warganya.

Dijelaskan oleh Koordinator aksi sekaligus perwakilan warga Telemung, Atrayu mengatakan, BUMDes yang telah mangkrak selama kurang lebih 7 bulan itu, berbentuk toko serba ada (Toserba) sama seperti usaha milik warga yang juga menjual hal serupa dengan harga yang dirasa lebih murah.

"Bangunan BUMDesnya pun bersebelahan denga toko dan padahal awalnya ditujukan untuk berjualan secara Grosir," ucap Atrayu, Senin (13/11/2023).

Setidaknya sudah terjadi 3 kali mediasi semenjak berdirinya BUMDes Telemung pada sekitar 2021 itu. Dalam tuntutan penyelesaian masalah ini, masyarakat berkeinginan agar BUMDes Telemung bisa menjadi toko kebutuhan masyarakat dalam bentuk toko grosir. 

Koordinator aksi sekaligus perwakilan masyarakat Desa Telemung, Atrayu berorasi minta tuntutan penyelesaian tentang BUMdes. (FOTO : Anggara Cahya /TIMES Indonesia)

"Kita ingin BUMDes kembali ketujuan awal saat dibentuk, yaitu menunjang kebutuhan masyarakat dengan konsep Grosir. Padahal masyarakat telah berkali-kali memberi masukan agar tidak menyangingi warganya," tutur Atrayu.

Bukan hanya itu saja, Atrayu mengungkap, adanya BUMDes tersebut bukanya membawa keuntungan yang kemudian bisa membantu perekonomian warganya, namun malah sebaliknya. Dirinya menyebut kerugian dari BUMDes Telemung itu karena banyaknya oknum yang berhutang.

"BUMDes malah rugi karena ulah oknum pemerintah desa itu sendiri yang suka menghutang," jelasnya.

Selain sorotan utama terkait masalah BUMDes Telemung, Atrayu menyebut, permasalahan tanah bengkok yang seharusnya menjadi kekayaan desa, cenderung malah tidak transparan.

"Termasuk mobil siaga desa yang tidak digunakan dengan seharusnya, dan ditempatkan di rumah kepala Desa," tandasnya.

Unjuk rasa semakin memanas saat Kepala Desa Telemung, Misdi dan Ketua BUMDes tidak kunjung keluar untuk menemui demonstran.(*)