Wali Kota Malang Wanti-wanti Soal Sekolah Lakukan Pungli

MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh menarik pungutan dalam bentuk apapun kepada wali murid. Penegasan ini menyusul mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) berkedok berbagai kegiatan sekolah, seperti outing class, wisuda, LKS, ujian, try out hingga pembangunan fasilitas.

“Tidak boleh ada pungutan apapun,” ujar Wahyu, Senin (4/5/2026).

Ia menekankan, larangan tersebut berlaku khususnya bagi sekolah negeri jenjang SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, pendidikan di sekolah negeri harus benar-benar menjadi akses gratis tanpa membebani orang tua siswa.

Wahyu mengakui, dalam praktiknya beberapa pungutan kerap dilakukan bukan langsung oleh pihak sekolah, melainkan melalui komite sekolah. Namun demikian, ia menegaskan seluruh kegiatan tetap tidak boleh memberatkan wali murid.

“Yang jelas kami sudah menyampaikan kalau wisuda itu yang sederhana saja. Jangan sampai memberatkan orang tua,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, jika wisuda tetap dilaksanakan, maka harus dilakukan secara sederhana di lingkungan sekolah tanpa perlu menggunakan fasilitas mahal seperti hotel.

“Kalau komite tetap menginginkan ada wisuda, ya yang paling sederhana saja. Bisa di sekolah, tidak perlu di hotel,” imbuhnya.

Di sisi lain, keluhan datang dari wali murid. Salah satunya Agus, yang mengaku harus membayar hingga Rp 930 ribu untuk wisuda anaknya di sekolah dasar.

“Awalnya minta Rp 800 ribu untuk wisuda di hotel, lalu tambah Rp 130 ribu untuk sewa baju,” kata Agus.

Agus mengaku keberatan dengan biaya tersebut karena penghasilannya tidak tetap dan tidak mencapai upah minimum. Meski begitu, ia tetap membayar dengan cara mencicil demi menghindari kekhawatiran adanya dampak pada anaknya.

“Saya cicil dua kali Rp 400 ribu, lalu tambah Rp130 ribu untuk baju wisuda,” jelasnya.

Ia juga mengungkap adanya kekhawatiran di kalangan wali murid terkait potensi perlakuan berbeda bagi siswa yang belum melunasi biaya.

“Kalau saya tidak mengalami langsung, tapi ada rasa takut anak diperlakukan berbeda,” katanya.

Menurut Agus, banyak wali murid sebenarnya merasa keberatan, namun memilih diam karena khawatir berdampak pada anak mereka. Bahkan, ada orang tua siswa lain yang belum mampu melunasi biaya karena kondisi ekonomi yang sulit.

“Ada yang baru bayar Rp 500 ribu karena orang tuanya sakit,” imbuhnya.

Agus menilai pelaksanaan wisuda di hotel tidak sejalan dengan imbauan pemerintah yang mendorong kegiatan dilakukan secara sederhana di sekolah. Ia berharap ke depan kebijakan sekolah lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid.

“Harapannya cukup di sekolah saja, sederhana, yang penting tidak memberatkan,” pungkasnya.(*)