Tekan Inflasi dengan Berdayakan UMKM, Banyuwangi Diganjar Insentif Rp12,29 Miliar

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Geliatkan ekonomi arus bawah hingga berdayakan UMKM, berhasil membuat kabupaten di ujung timur Pulau Jawa menekan laju inflasi daerah. Atas pencapaian ini, Kabupaten Banyuwangi mendapat Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) sejumlah Rp12,29 Miliar. 

Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (31/7/2023). Dana insentif tersebut diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berdasarkan penilaian kinerja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Alhamdulillah, kinerja semua sektor dari berbagai pihak di Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama semua pihak untuk menekan laju inflasi. Ke depan, sinergi dan kolaborasi akan terus kami perkuat untuk pengendalian inflasi di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Pada tahun ini, pemerintah pusat memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar 1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Pada penyerahan periode pertama di tahun ini, insentif DIFK yang diberikan sebesar Rp330 Miliar untuk 33 daerah (3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten). Salah satunya yaitu untuk Kabupaten Banyuwangi dengan DIFK senilai Rp. 12,29 miliar.

“Sesuai arahan pusat, insentif fiskal ini akan kami pergunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bisa bermanfaat untuk warga. Seperti program-program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli warga, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, dan hingga penurunan kemiskinan,” kata Ipuk.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto menambahkan, pemberian DIFK ini didasarkan pada kinerja empat indikator penilaian di tahun berjalan. Yakni dimensi upaya pemerintah daerah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, dimensi peringkat inflasi, dan dimensi realisasi penandaan inflasi. Penilaiannya berdasarkan kinerja pengendalian inflasi pada bulan Januari – Maret 2023.

“Pada empat indikator tersebut, Banyuwangi meraih bobot tertinggi, sehingga insentif fiskal yang kita dapatkan juga paling tinggi di antara 32 penerima lainnya,” kata Dwi Yanto.

Dwi Yanto lantas mencontohkan sejumlah upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan di daerah. Antara lain bagaimana menggerakkan ekonomi arus bawah lewat gerakan belanja hari cantik di pasar-pasar tradisional dan UMKM. Di mana Bupati Ipuk mendorong semua ASN dan karyawan BUMN untuk berbelanja di pasar rakyat dan toko tetangga terdekatnya. Hasilnya untuk didonasikan kepada warga kurang mampu, termasuk juga untuk bayi stunting dari keluarga pra sejahtera.

Bupati Ipuk juga menggeber program UMKM Naik Kelas, upaya untuk meningkatkan skala ekonomi dari para UMKM. Antara lain lewat pemberian bantuan alat produksi, memfasilitasi pengurusan izin usaha, hingga pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi.

“Secara rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah Banyuwangi juga melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia, termasuk melaksanakan operasi pasar murah bersama instansi terkait,” jelas Dwi Yanto.  

“Kami juga merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari APBD untuk kelancaran distribusi bahan pangan,” pungkas Dwi Yanto. (adv)