Soroti Kemunduran Demokrasi, Anies: Kita Harus Menjaga Integritas Demokrasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung kondisi Indonesia yang saat ini mengalami kemunduran demokrasi. Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan pidatonya dalam agenda Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo pada, Rabu (22/11/2023).

Dari hasil pantauan TIMES Indonesia, capres nomor urut 1 tersebut menyoroti kemunduran tersebut terlihat dari tiga indikator yang semakin rendah dalam kurun waktu 2015-2022.

"Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022, indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi kita turun," ujarnya.

Ia mengatakan hal itu harus segera diatasi, sehingga demokrasi kita akan memberikan keadilan dalam berbagai aspek. Terlebih lagi, ia menegaskan bahwa itu seharusnya bisa menjadi prioritas pemerintah.

"Kami merasa perlu untuk kembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali, Indonesia hari ini mengalami kemunduran, kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022, indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun,” katanya saat acara Dialog Politik di UMS, yang disiarkan YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

“Karena itu kita akan berencana insyaAllah, bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan," sambungnya.

Mantan Menteri Pendidikan RI tersebut, menyajikan data yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia, menurut The Economist Democracy Index, mencapai skor 7,03 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 6,71 pada tahun 2022.

Sementara itu, indeks kebebasan pers, berdasarkan Reporters Without Borders World Press Freedom Index, menurun dari 59,25 poin pada tahun 2015 menjadi 54,83 poin pada tahun 2022. Selanjutnya, indeks persepsi korupsi, diambil dari Transparency International Corruption Perceptions Index, mencatat skor 36 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan dua poin menjadi 34 pada tahun 2022.

"Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka kualitas kebijakan itu mengalami penurunan. Jadi kebebasan ini menurut kami penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan masyarakat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda atau Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena ada UU ITE yang memprosesnya. InsyaAllah, UU yang membelenggu kebebasan, akan direvisi ke depannya," tegasnya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga mengungkapkan bahwa, kasus korupsi semakin meluas saat ini. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan komitmen yang kuat untuk memberantasnya, terutama dari tingkat paling atas.

"Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius, karena itu komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah, itu harus dimulai dari paling atas," jelasnya. (*)