Komisi VIII DPR RI Waspadai Masalah Teknis dan Travel Nakal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persiapan pemberangkatan jamaah haji indonesia 2025 dinilai hampir rampung. Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menegaskan bahwa secara umum tidak ditemukan persoalan krusial, meski masih ada sejumlah masalah teknis yang perlu menjadi perhatian serius.

"Kalau persiapan, sih, hampir final, ya. Untuk tahun ini, permasalahan yang krusial sih enggak ada. Cuma ada persoalan teknis seperti Lion Air," ujar Aprozi seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Embarkasi Haji Nasional, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines di Kompleks DPR RI, Senin (28/4/2025).

Salah satu catatan penting yang disorot Aprozi adalah ketersediaan monitor di dalam pesawat. Menurutnya, maskapai Lion Air—yang tahun ini untuk pertama kalinya melayani penerbangan haji—belum memasang monitor di setiap kursi untuk memutar materi tata cara ibadah haji bagi para jemaah.

"Garuda ada monitornya, yang enggak punya hanya Lion Air saja. Karena Lion Air baru pertama, kami minta tahun depan harus ada monitor di setiap kursi, sehingga para jemaah bisa mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari pembimbing haji di daerah," kata Aprozi, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, legislator asal Dapil Lampung ini juga menekankan pentingnya ketepatan jadwal penerbangan. Lion Air, kata dia, telah menyiapkan pesawat cadangan sebagai antisipasi jika terjadi keterlambatan atau kerusakan pesawat.

Persiapan kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia, turut menjadi sorotan. Aprozi memastikan bahwa setiap kloter akan didampingi tim medis lengkap, terdiri dari dokter, perawat, dan bidan, sejak keberangkatan hingga kepulangan.

"Tim medis ini bekerja sejak mereka siap keberangkatan. Rumah sakit yang kita survei di Arab Saudi juga sudah siap menerima jemaah jika ada kondisi darurat," ungkapnya.

Aprozi juga menyoroti travel penyelenggara haji ilegal, mengingat beberapa kejadian di Bandara Soekarno-Hatta, di mana jemaah diberangkatkan menggunakan visa pekerja, bukan visa haji resmi.

"Setelah kami tanya pihak Dirjen Haji, ternyata itu travel-travel nakal yang tidak terdaftar. Saya meminta kepada Dirjen Haji untuk segera melaporkan jika ada pelanggaran seperti itu, karena ini merugikan negara dan mempermalukan Indonesia di mata dunia," tegas Aprozi.

Ia menegaskan bahwa travel nakal akan dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Bahkan, Aprozi mendorong langkah hukum diambil tanpa harus menunggu laporan dari pihak yang dirugikan.

Ketika ditanya soal tingkat kesiapan, Aprozi memberikan nilai lebih dari 8 dalam skala 1 sampai 10.

"Kenapa tidak saya bilang 9? Karena belum running. Kalau sudah tanggal 30 (April), baru saya berani mengatakan mendekati 9," ujarnya.

Aprozi menekankan bahwa evaluasi tetap diperlukan, mengingat pemberangkatan jemaah akan dimulai pada 1 Mei 2025, disusul keberangkatan petugas haji pada 7 Mei 2025. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada, demi kelancaran pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini. (*)