Kementerian PUPR RI Memastikan Uji Coba Pembayaran Tol Nirsentuh Dilanjutkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa rencana uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tetap ...
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa rencana uji coba pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tetap akan dilanjutkan setelah rencana uji coba sebelumnya di Tol Bali-Mandara pada 1 Juni 2023 mengalami penundaan.
Rencana uji coba tersebut akan tetap dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu Jalan Tol Bali Mandara. Meskipun begitu, Basuki belum dapat menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan uji coba MLFF.
"Kita lihat nanti uji coba di Bali kayak apa. Belum ada (perubahan dari target)," ujar Basuki Hadimuljono kepada wartawan seperti dilansir oleh TIMES Indonesia pada Jumat (9/6/2023).
Menteri Basuki mengakui bahwa ia belum menerima laporan resmi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun, ia telah mendapatkan informasi bahwa masalah yang terjadi saat ini hanya terkait dengan masalah internal Roatex sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF dan tidak berpengaruh terhadap proyek MLFF secara keseluruhan.
Dalam penjelasannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga membantah kabar bahwa induk usaha PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) di Hungaria menolak untuk menyesuaikan aturan dan kondisi di Indonesia terkait MLFF.
"Kalau tidak mengikuti aturan, tentu tidak akan dikerjakan. Ini sudah dikerjakan, tinggal dicoba," kata Basuki.
Dia juga memastikan bahwa proyek sistem tol nirsentuh ini akan terus berlanjut meskipun terdapat masalah internal di PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) yang terlibat dalam proyek tersebut.
Basuki menegaskan bahwa masalah internal tersebut tidak akan berdampak pada kelangsungan proyek, terutama karena proyek MLFF ini merupakan investasi swasta dan tidak menggunakan dana dari APBN.
Dia juga menjelaskan bahwa proyek ini tidak akan merugikan negara karena semua biayanya ditanggung oleh investor, tanpa menggunakan dana APBN. "Ini merupakan model investasi, tidak ada keterlibatan APBN," ujarnya.
Hingga saat ini, Kementerian PUPR akan tetap mengawasi PT RITS dan mendorong agar sistem MLFF tetap dapat dilaksanakan. Pemerintah telah menetapkan sistem supervisi kepada PT RITS sebagai badan usaha pelaksana.
"Kita melakukan supervisi, pekerjaannya dilakukan oleh direksi di pemerintah. Ini adalah manajemen proyek seperti biasa. Manajemen proyek di Kementerian PUPR," kata Basuki.
Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Gyula Orosz, mengapresiasi sikap Menteri PUPR yang dinilainya sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kelangsungan proyek MLFF yang telah berjalan selama ini.
"MLFF adalah sistem yang sangat kompleks di mana semua aspek harus dipersiapkan dengan baik, yaitu sistem itu sendiri, latar belakang legislatif, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama kepolisian dan operator jalan tol," jelasnya.
"Teknologi MLFF telah diadaptasi untuk lingkungan di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi lokal. PT RITS telah bekerja sama erat dengan otoritas Indonesia dan kontraktor Indonesia untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan kontrak yang telah disepakati," tambahnya.(*)
Apa Reaksi Anda?