Dampak Kenaikan BBM, Gus Ulib Pertanyakan Peran PBNU yang Tak Lagi Berpihak pada Rakyat

JOMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad Wijaya As’ad atau yang akrab disapa Gus Ulib, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi, termasuk dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani kehidupan warga hingga lapisan paling bawah.

Menurut Gus Ulib, dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, masyarakat membutuhkan pendampingan, perlindungan, serta kehadiran nyata dari para pemangku kebijakan.

Ia menilai para kiai, ulama, dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat ketika banyak persoalan ekonomi mulai dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Salah satunya Gus Ulih mempertanyakan peran Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di Indonenesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai peran PBNU sudah tidak lagi berpihak pada rakyat.

“Dalam kondisi krisis seperti ini, masyarakat harus dibimbing dan dilindungi. Ketika ada kesan bahwa perhatian terhadap rakyat mulai berkurang, maka para kiai, ulama, dan tokoh masyarakat harus hadir untuk memberikan pendampingan dan solusi," ujar Gus Ulib saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2026).

"Lagi-lagi kami tidak melihat peran PBNU. Dulu di era Gus Dur selalu tegas dalam bersikap dan selalu membela rakyat. Para elit PBNU justru sibuk dengan konflik internal yang berkepanjangan," tambahnya.

Gus Ulib menegaskan bahwa perubahan harga BBM selalu memiliki efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan biaya bahan bakar akan berdampak pada sektor transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok yang akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Menurutnya, kelompok masyarakat kecil menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampak tersebut karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ketika biaya transportasi dan distribusi naik, harga kebutuhan pokok juga ikut terdorong naik. Dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil yang penghasilannya terbatas,” katanya.

Pernyataan Gus Ulib sejalan dengan berbagai kajian ekonomi yang menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat karena meningkatnya biaya logistik dan distribusi barang.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia. Bank Dunia bahkan mencatat bahwa kenaikan biaya subsidi BBM menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap ruang fiskal Indonesia pada 2026.

"Bila memandang langit jangan lupakan bumi. ungkapan untuk Presiden Prabowo yang terlalu asik cari panggung diluar sampai lupakan urusan di dalam negeri sendiri, menjaga rupiah saja tak kuasa bagaimana bisa mampu menjaga rakyat dan negara?," tegas Gus Ulib.

Gus Ulib juga menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan energi tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar tidak memperlebar kesenjangan dan menambah beban rakyat.

Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga ketenangan, pendampingan, dan harapan. Karena itu peran ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk menjaga optimisme masyarakat,” tuturnya.

Sejumlah pengamat ekonomi sebelumnya juga mengingatkan bahwa penyesuaian harga BBM perlu diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan.

"Semoga pemerintah dapat terus mencari formulasi terbaik dalam pengelolaan sektor energi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan," harapnya. (*)