Banyuwangi Terima Dana Insentif Fiskal Kinerja Rp9,15 Miliar dari Kemenkeu RI

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali meraih prestasi gemilang dengan menerima Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) senilai Rp9,15 Miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Prestasi ini merupakan pengakuan kedua bagi Banyuwangi dalam hal menerima DIFK. Pada tahun anggaran 2023 periode pertama, mereka telah berhasil memperoleh insentif sebesar Rp12,29 Miliar.

Kali ini, prestasi ini mengukuhkan Banyuwangi sebagai salah satu dari 34 daerah yang termasuk dalam 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten yang memiliki kinerja luar biasa dalam mengendalikan inflasi dan memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pada Senin (6/11/2023), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara langsung menyerahkan insentif ini kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga turut hadir sebagai saksi atas prestasi luar biasa yang telah diraih oleh kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini.

Bupati Ipuk Fiestiandani dengan bangga menyampaikan, "Alhamdulillah, pemerintah pusat kembali mengapresiasi kinerja Banyuwangi dalam pengendalian inflasi. Ini adalah kedua kalinya Banyuwangi mendapatkan DIFK dari Kementerian Keuangan. Tentu, insentif ini semakin memicu semangat kami untuk terus bergotong royong meningkatkan kinerja, terutama dalam menekan laju inflasi di Banyuwangi."

Pemberian insentif fiskal kinerja tahun ini mencapai total Rp. 1 triliun yang disalurkan dalam tiga periode. Insentif ini diberikan kepada daerah-daerah yang telah membuktikan kinerja unggul berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Ipuk menambahkan, "Sebagai catatan, tidak ada daerah lain yang menerima insentif ini sebanyak tiga kali. Kita patut bersyukur bisa mendapatkan insentif ini untuk yang kedua kalinya."

Ia menjelaskan bahwa pemberian DIFK tahun ini didasarkan pada empat indikator kinerja, yaitu dimensi upaya pemerintah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, peringkat inflasi, dan realisasi penandaan inflasi. Perhitungannya untuk periode ketiga mengacu pada data kinerja pengendalian inflasi pada bulan Juli-September 2023.

"Kami akan memanfaatkan DIFK ini secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi warga kami, seperti program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, hingga penurunan kemiskinan," jelasnya.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, menambahkan bahwa insentif dari periode pertama senilai Rp. 12,29 Miliar telah digunakan untuk mendukung beragam program yang sangat berarti bagi warga. Salah satunya adalah pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, terutama untuk perempuan nelayan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

"Materi keterampilan ini akan membantu istri nelayan untuk memiliki sumber pendapatan tambahan. Saat ikan melimpah, mereka bisa mengolahnya menjadi berbagai makanan olahan yang bisa dibekukan," kata Mujiono.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus berupaya memperluas pasar bagi para pelaku usaha, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan. Pelaku usaha diberikan pelatihan sehingga mereka mampu menciptakan produk-produk unggul sesuai standar ekspor.

"Banyuwangi telah menerapkan berbagai program penurunan stunting, termasuk pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil berisiko tinggi, serta program Rantang Kasih, yang memberikan makanan jadi setiap hari bagi lansia sebatangkara," pungkasnya.

Prestasi yang diraih Banyuwangi ini menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan insentif ini, Banyuwangi semakin bersemangat untuk terus memacu pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.(*)