Vallas

Kurs Jual Beli
AUD 10,004.24 9,895.05
EUR 12,602.65 12,475.21
GBP 15,484.41 15,326.36
HKD 1,243.61 1,231.10
JPY 12,147.72 12,025.20
SGD 7,905.18 7,825.16
USD 9,638.00 9,542.00
07 Oktober 2013 Bank Indonesia
  • Jenazah Olga Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa

    Jenazah Olga Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa
    Jasad Olga akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa selepas salat dzuhur.    
  • Manajer Pastikan Olga Meninggal Dunia

    Manajer Pastikan Olga Meninggal Dunia
    Kepastian meninggalnya presenter kocak ini disampaikan langsung oleh Manajer Olga Syahputra, Mak Vera. Mak Vera mengatakan menghembuskan napas terakhirnya pukul 16:17 waktu Singapura.
  • Perketat Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat

    Perketat Pemberian Remisi  dan Pembebasan Bersyarat
    Remisi dan pembebasan bersyarat juga tidak bisa diobral. Hak itu harus diberikan dengan standar akuntabilitas yang tinggi sehingga tidak melukai rasa keadilan. 
  • Taufik Ruki Mundur dari Komut BJB

    Taufik Ruki Mundur dari Komut BJB
    Taufik menyatakan tak ingin posisinya di BJB menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dengan posisi barunya di KPK. Untuk itu, Taufik sudah mengajukan pengunduran diri.
  • Jokowi Diharapkan Perintahkan Polri Hentikan Kriminalisasi KPK

    Jokowi Diharapkan Perintahkan Polri Hentikan Kriminalisasi KPK
    Ketua SETARA Institute Hendardi menyatakan keputusan Jokowi tersebut untuk sementara dapat mengakhiri ketegangan antarkedua institusi hukum itu. Namun, hal itu belum cukup untuk menyelamatkan institusi KPK.
  • Inilah Profil Pimpinan Sementara KPK Taufiequrachman Ruki

    Inilah Profil Pimpinan Sementara KPK Taufiequrachman Ruki
    Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK.

Sepakbola

Sportworld

Gadget

TIMES INDONESIA

Loading..

Soul.Mind.Body

Save KPK, Save Pemberantasan Korupsi

Save KPK, Save Pemberantasan Korupsi

Taufiequrachman Ruki
(Ketua KPK Jilid I periode 2003-2007)


Itu harus, wajib hukumnya, karena koruptor masih bercokol dengan kuat di negeri ini dan merasuki seluruh sendi kenegaraan. Sejak 2004 hanya KPK yang mampu menerobos kebuntuan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena baik Kejaksaan dan apalagi Kepolisian jelas-jelas mandul dul dalam urusan pemberantasan korupsi, kalau untuk kejahatan lain-lain termasuk terorisme oke lah.

Kenapa mandul? Jangankan Polisi dan Jaksa, pengadilan pun sudah impoten kalau untuk urusan pemberantasan korupsi karena memang cengkraman politik terlalu kuat ketika itu. Mencengkram dan mengintervensi penegakan hukum baik lewat jalur hierarkhi organisasi maupun lewat jalur konglomerasi, bahkan sistem peradilannya pun sudah terkooptasi, yaitu lemahnya sistem yang eksis dan memberi peluang untuk korupsi pada sistem peradilan kita. Dan, KPK-lah yang kemudian mampu menerobos cengkraman itu.

SAVE KPK, SAVE PIMPINAN KPK.

No way, pimpinan aparatur penegak hukum itu seperti juga halnya para pimpinan Polisi dan pimpinan Kejaksaan adalah manusia biasa bukan malaikat. Tidak ada yang sempurna dan bisa saja punya masa lalu yang tidak bersih-bersih amat. Dalam istilah saya tidak selamanya pada bidang putih mungkin pernah pada bidang abu-abu bahkan mungkin pada black area.

Pimpinan KPK juga manusia biasa, bukan manusia setengah dewa, yang di samping punya masa lalu, mungkin punya juga syahwat atas kekuasaan, jabatan, harta dan juga wanita. Kepeleset pada kekuasaannya yang super, itu tidak bisa dinafikan, atau bisa saja yang bersangkutan memanfaatkan event-event yang tidak relevan dengan tugas dan jabatannya untuk popularitas dirinya demi meraih syahwat  kekuasaannya itu. Karena itu Undang-Undang KPK dan Kode Etik Pimpinan KPK dibuat dengan super ketat, semata mata untuk mencegah KPK terseret oleh arus politik, ambisi pribadi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh oknum pimpinan KPK yang bisa menjerumuskan KPK kepada tindakan-tindakan yang subyektif dan keluar dari "due process of law".

Karena itu kritisasi dan mungkin juga tindakan pemeriksaan pelanggaran etika yang dilakukan terhadap pimpinan KPK harus dianggap sebagai upaya “clarified issue” dalam rangka “Save KPK, Save Pimpinan KPK” dan “Save Pemberantasan Korupsi”.

REPRESIF ITU BUKAN CUMA HARUS SESUAI DENGAN HUKUM ACARA, TAPI JUGA ADA ETIKANYA.

Aparat penegak hukum yang punya kewenangan represif (Seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan) jelas dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan hukum acara, baik yang sifatnya formal justicia seperti Surat Perintah, juga yg bersifat substansial/materiial, seperti adanya alat bukti yang cukup.

Saya percaya kedua hal ini sudah dimiliki oleh masing-masing aparat sebagai dasar hukum tindakan mereka, tetapi masih ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu ada etik, adab, dan tata krama.

Hukum itu tidak bekerja di ruang hampa, ada ruang dan waktu. Ada atmosfer dan ada situasi yang harus dipertimbangkan dalam menentukan cara bertindak represif dari aparatur penegak hokum. Dengan norma seperti inilah orang menilai tidak etisnya Bareskrim Polri yang menangkap orang sekualitas BW yang dilakukan seperti halnya penangkapan tokoh penjahat yang begitu berbahayanya dan kesan yang dihasilkannya ini adalah tindakan balas dendam, kriminalisasi dan tuduhan sebagai pelemahan KPK pun menjadi sulit untuk dibantah.

Dari penetapan seorang seperti HP sebagai tersangka tepat di hari ulang tahunnya dan pada saat yang bersangkutan melakukan acara perpisahan pensiunnya dan sampai sekarang sudah hampir sembilan bulan belum jelas kapan akan diadili, bahkan diperiksa pun belum. Praktek seperti ini melahirkan rumor bahwa  tindakan ini karena "ada pesanan".

Demikian pula dari kasus JW dan SDA, apakah manusiawi menetapkan seorang sebagai tersangka untuk selama lebih dari enam bulan, tanpa ada kepastian kapan akan diadili. Ini juga menimbulkan isu politisasi kasus. Dari kasus penetapan BG sebagai tersangka menimbulkan berbagai masalah yang merembet ke mana-mana ketika yan bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka beberapa saat saja sesudah ditetapkan sebagai Kapolri.

KEMATANGAN PIKIRAN DAN KEDEWASAAN ADALAH KUNCINYA,

Bukan cuma Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang harus dijadikan modal untuk bertugas sebagai pimpinan aparatur penegak hukum. Karena itu semua sudah melekat pada Surat Keputusan tersebut. Kompetensi para pimpinan aparatur penegak hukum sudah terbukti dalam perjalanan karier dan teruji di dalam fit and proper test yang dilakukan Panitia Seleksi serta DPR.

Tetapi lebih dari itu, para aparatur penegak hukum seperti: Kapolri, Pimpinan KPK, Kabareskrim, Kapolda, Kajati, Jampidsus, Jaksa Agung dan Hakim dituntut memiliki sikap yang dewasa, kejernihan dalam berpikir, kepala dan hati yang dingin, tidak dibayangi dendam dan amarah serta tidak punya agenda untuk mencapai ambisi tertentu, adalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pimpinan aparatur penegak hukum.

Selamat bekerja, saudara-saudaraku, mari kita selamatkan NKRI dari cengkraman pejabat-pejabat kotor, korup, dan ambisius.

SAVE PEMBERANTASAN KORUPSI, SAVE APARATUR PENEGAK HUKUM dari Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan cara-cara yang tidak etis.

(bra/bra)